PERBARUI.COM - Menuju gelaran Pemilu 2024 mendatang, Masyarakat sudah mulai diramaikan oleh hiruk pikuk dinamika politik untuk menuju Pemilu 2024.
Terutama dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia, ada aturan yang menerangkan terkait sistem ambang batas atau Threshold.
sistem ambang batas atau Threshold merupakan sebuah sistem yang mengatur tentang batas minimal dukungan atau suara yang mesti dimiliki oleh peserta pemilu untuk memperoleh hak tertentu.
Baca Juga: Apa Itu Presidential Threshold dan Kenapa Indonesia Menerapkannya
Hak tertentu tersebut diantaranya adalah mengajukan calon presiden dan wakil presiden hingga jumlah kursi di parlemen (DPR).
Sederhananya, sistem ambang batas berfungsi dan berguna untuk mengurangi jumlah partai politik yang duduk di lembaga perwakilan, jumlah peserta pemilu, dan jumlah partai politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.
Gotfridus Foris Seran dalam bukunya "Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara lain", menerangkan bahwa terdapat tiga sistem ambang batas atau Threshold dalam pemilu di Indonesia, yaitu electoral threshlod, parliamentery Threshold, dan Threshold">Presidential Threshold.
Baca Juga: Kaesang Terjun ke Politik, Pintu PDIP Terbuka Lebar
Lalu, apa yang dimaksud dengan electoral Threshold, parliamentery Threshold, dan Threshold">Presidential Threshold?
Electoral Threshold
Seperti dilansir dari hukum online, yang disadur dari bukunya Gofridus Goris Seran berjudul "Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain", menyebutkan bahwa electoral Threshold merupakan tingkat dukungan minimal yang dibutuhkan partai politik untuk memperoleh perwakilan di lembaga legislatif.
Adapun Threshold atau ambang batas ini bisa berupa jumlah, persentase atau kuota yang dimiliki oleh tiap partai politik.
Di Indonesia sendiri, electoral Threshold pernah diterapkan kepada partai-partai politik peserta pemilu 2004 untuk ikut serta dalam pemilu 2009.
Baca Juga: Indonesia Pastikan Gelar Juara Sektor Tunggal Putra Daihatsu Indonesia Masters 2023
Parliamentery Threshold
Artikel Terkait
KPU: Peserta Pemilu Diperbolehkan Miliki Maksimal 10 Akun Medsos untuk Kampanye
Ridwan Kamil Gabung Golkar, Pengamat: Tutup Peluang Nyapres
Pejabat Gubernur DKI Jakarta Perintahkan Wali Kota Gunakan CSR untuk Bangun MCK Komunal
KPK Salah Sasaran, Malah Minta BCA Blokir Rekening Milik Penjual Burung di Jawa Timur
PKS Berlabuh, Nyatakan Sikap Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024
Demokrat Ingin Koalisi Segera Lakukan Deklarasi Usung Anies Baswedan untuk Capres 2024
Pertemuan Anies Baswedan dengan Tim Kecil Koalisi Perubahan Perkuat Dirinya Jadi Capres 2024
PDIP Bersikukuh Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
Kaesang Terjun ke Politik, Pintu PDIP Terbuka Lebar
Apa Itu Presidential Threshold dan Kenapa Indonesia Menerapkannya