PERBARUI.COM - Adanya polemik di masyarakat terkait penolakan Timnas Israel datang dan berlaga di Indonesia, Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap tegas.
Hal itu disampaikan oleh salah satu Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum UIN Bandung Rifki Andrehansyah saat ditemui di Jakarta, Senin, 27 Maret 2023.
"Saya berpendapat pemerintah baik eksekutif maupun legislatif harus mengambil sikap tegas terkait polemik ini," kata Andre.
Ia menjelaskan bahwa sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Sehingga, hal ini bisa menjadi pemicu banyaknya masyarakat yang membicarakan isu tersebut.
Baca Juga: Portugal Menang Besar Atas Luksemburg, Ronaldo Cetak Brace
"Ditambah lagi, PSSI sebagai organisasi yang mengatur regulasi sepak bola nasional baru saja melaksanakan KLB dengan terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua PSSI," ucapnya.
Tentu saja, lanjutnya, masyarakat mempunyai harapan besar dengan perubahan di kubu struktur PSSI tersebut.
Apalagi, Andre mengungkapkan, PSSI hari ini mempunyai PR yang berat, bukan hanya menyiapkan logistik dan kebutuhan pada Piala Dunia tetapi juga ditambah dengan persoalan Timnas U-20 Israel yang mendapat penolakan dari warga Indonesia untuk datang dan berlaga di Indonesia.
"Penolakan ini datang dari berbagai kalangan mulai dari ormas, gubernur, walikota, bupati, hingga partai politik," ujarnya.
Baca Juga: Kepercayaan Publik Terhadap Polri Meningkat, PBNU Beri Apresiasi
"Tentu penolakan ini tidak tanpa sebab, ini beririsan langsung dengan sejarah politik internasional Indonesia dan juga Undang-undang dasar sebagai acuan hukum di Indonesia," lanjutnya.
Andre juga mengingatkan bahwa dulu Soekarno yang juga sebagai pemimpin revolusi Indonesia mengambil sikap tegas terhadap imperialisme Israel kepada Palestina.
"Kala ini Indonesia yang sudah menjadi negara berdaulat dan merdeka menolak tegas penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina," ungkapnya.
Baca Juga: FIFA Lakukan Inspeksi Terakhir Stadion GBT Jelang Piala Dunia U-20
"Tidak hanya itu, Indonesia sebagai negara hukum jelas menuliskan di dalam teks pembukaan Undang-undang Dasar 1945," lanjutnya.
