Mahfud Sebut Pemerintah Pastikan Pemilu Serentak 2024 Tetap Berjalan

- Minggu, 19 Maret 2023 | 08:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Instagram @mohmahfudmd)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Instagram @mohmahfudmd)

PERBARUI.COM - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah akan tetap menggelar Pemilu Serentak 2024.

"Pertemuan malam ini penting karena kita belum lama dikejutkan oleh isu adanya penundaan pemilu karena putusan pengadilan Jakarta Utara yang memenangkan gugatan sebuah partai dan meminta KPU untuk menunda pemilu sampai tahun 2025," kata Menko Polhukam di Manado, Sulut, Sabtu, 18 Maret 2023 malam.

Dilansir dari Antara, Mahfud menyampaikan bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut salah kamar dan tidak punya kompetensi untuk menentukan pemilu.

Baca Juga: KPU Sebut Pemilih Muda Miliki Peranan Penting dalam Pemilu 2024

"Di sini ada dua aspek hukum, pertama, menurut hukum biasa, putusan pengadilan itu salah kamar, salah posisi karena Pengadilan Negeri itu tidak punya kompetensi untuk menentukan pemilu," tutur Mahfud.

Ia pun menuturkan bahwa sengketa terkait Pemilu adanya di ranah lembaga peradilan tata usaha negara. Dan Partai Prima kalah dalam sengketa tersebut.

"Gugat ke Bawaslu sesuai dengan bunyi undang-undang, kalau kamu berselisih dengan KPU ke Bawaslu, kalah di Bawaslu gugat ke PTUN, kalah lagi. Nah ini tiba-tiba muncul menang di pengadilan umum," jelasnya.

Menurutnya, putusan itu salah kamar karena pengadilan ini mengadili urusan pemilu yang sudah diputus oleh pengadilan sebelumnya.

Baca Juga: Jelang Mudik Lebaran 2023, Kemenhub Akan Batasi Angkutan Barang, Berikut Jadwalnya

"Kalau dipaksakan, misalnya, Mahkamah Agung akan memenangkan itu dari sudut hukum itu bisa dinyatakan sebagai putusan yang tidak bisa dilaksanakan," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Mahfud kala menghadiri "Malam Bacarita Deng Menko Polhukam" dengan tema "Menjaga Harmoni Kebhinnekaan Untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Demokratis".

Adapun acara tersebut dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey, forkopimda, kepala daerah, nara sumber, KPU, Bawaslu serta undangan lainnya.***

Baca Juga: Jet Rusia Tabrak Drone AS di Atas Laut Hitam

Editor: Ali Ruhiyat

Sumber: ANTARA

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPU Jabar: Warga Harus Proaktif Terkait DPS

Senin, 27 Maret 2023 | 16:51 WIB

Pemkot Surabaya Gagal Capai Target APBD 2022

Senin, 27 Maret 2023 | 13:23 WIB

BNPT Dorong Narasi Kebangsaan di Medsos

Minggu, 26 Maret 2023 | 14:33 WIB
X