PERBARUI.COM - Warga Kota Tasikmalaya dihebohkan dengan ditangkapnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tasikmalaya berinisial AA karena terjerat Kasus narkoba.
Merespon kasus tersebut Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya meminta dan mendesa kepada BNN dan lembaga terkiat untuk melakukan tes massal kepada ASN di Kota Tasikmalaya.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua II PMII Kota Tasikmalaya Heru Muchtar pada Jumat, 17 Maret 2023.
"Kami mendesak kepada BNN, Polres Tasikmalaya, dan pemerintah untuk melakukan test urine secara massa. Karena kami menduga dalam penggunaan narkoba terindikasi secara berkelompok," kata Heru berdasarkan keterangan tertulis di Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: PMII Universitas Siliwangi Sebut PJ Walikota Tidak Becus Tangani Sampah di Kota Tasikmalaya
Heru menyampaikan bahwa pihaknya menginginkan agar Polda Jabar menjalankan proses hukum secara adil terhadap ASN berinisial AA yang terjerat Kasus narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
"Maka dalam hal ini kami dari PMII meminta kepada Polda Jabar untuk melakukan proses hukum secara adil dan menyeluruh sampai ke akar-akarnya," tutur Heru.
"Seperti dari mana yang bersangkutan bisa mendapatkan barang haram tersebut, dan kami pun siap mengawal masalah ini sampai tuntas," lanjutnya.
Tak hanya itu, dirinya berharap agar proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus tersebut bisa dilakukan seadil-adilnya tanpa memandang golongan.
"Jangan sampai ada penegakkan hukum ketika didapati oleh civil dan ASN yang melakukan pelanggaran hukum," jelasnya.
Baca Juga: Jelang Ramadhan, Peredaran Barang Haram Terus Berkembang di Kota Tasikmalaya, Ini Masalah Serius
"Kami juga mendesak kepolisian untuk melakukan tindakan tegas dan tepat sesuai dalam menegakkan hukum. Supaya dapat memberikan efek jera untuk yang bersangkutan dan umumnya untuk ASN di Kota Tasikmalaya," lanjut Heru.
Terakhir, Heru meminta dengan adanya kasus ASN terjerat narkoba ini, agar pemerintah Kota Tasikmalaya bisa melakukan tindakan tegas bahkan kalau pecat ASN yang terlibat.
"Selain dari panjatuhan hukuman, lakukan juga untuk menurunkan atau harus mengambil tindakan langsung memecat," katanya.
Kebijakan tersebut, lanjutnya, sebagai bentuk komitmen pemerintah turut serta dalam memberantas narkoba.
