Moeldoko Sebut Presiden Ingin Berdayakan Petani Melalui Korporasi Petani

PERBARUI.COM - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo ingin memberdayakan dan mensejahterakan petani dengan adanya program Korporasi Petani.

Hal tersebut disampaikan Moeldoko dalam kegiatan seminar nasional pangan tentang "Pembenahan Kebijakan Pangan Menuju Indonesai Emas" yang digelar di Jakarta, Kamis, 16 Maret 2023.

"Pak Jokowi berharap agar ada Korporasi Petani. Maksudnya, petani tidak hanya sekadar panen, lalu langsung dijual. Tetapi, petani terlibat dalam proses produksi beras dan ikut dalam pemasaran hasil usaha tani," kata Moeldoko dikutip dari Antara.

Baca Juga: Jelang Ramadan, Kapolri Minta Jajarannya Pastikan Ketersediaan Pangan

Adapun terkiat permodalan, Moeldoko mengatakan bahwa Korporasi Petani nantinya perlu diperkuat dengan mempermudah pemberian akses permodalan.

"Jadi pada saat panen, korporasi bisa memberikan manfaatnya kepada petani," ucap Moeldoko.

Adapun terkait Korporasi Petani, Moeldoko mengungkapkan bahwa ide tersebut dicetuskan Presiden Joko Widodo pada 2017 lalu.

Kemudian, ide Presiden tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian melalui Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 2018.

Baca Juga: KemenkopUKM Ungkap Beberapa Modus Impor Pakaian Bekas untuk Mengecoh Petugas

DIketahui, Korporasi Petani yaitu sebagai suatu usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing dan berkesinambungan akan memberikan pembinaan, pengawalan, pemberian bantuan benih, pupuk, alat pascapanen dan pengolahan, serta pelatihan pemasaran kepada para petani yang menjadi anggota sekaligus pengelola korporasi.

Namun, Moeldoko menyampaikan bahwa tantangan petani hari ini salah satunya adalah semakin sempitnya lahan pertanian.

"Petani itu tantangannya, lahan semakin sempit dan rusak. Petani kita juga tidak serta merta bisa menerima teknologi. Terkait manajemen keuangan, ya begitu petani kita tidak bisa menghitung. Belum lagi ketika pascapanen, pasti ada loss (kerugian) 10 persen," ujar Moeldoko.

Baca Juga: Toko Pakaian Bekas Impor Online Diminta KemenkopUKM untuk Tutup

Selain itu, walaupun pemerintah mengalokasikan KUR pertanian sebesar Rp70 triliun pada 2021, menurut Moeldoko, petani masih mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan karena berbagai macam faktor mulai dari literasi hingga urusan birokrasi.

"Ada tiga hal yang mengakibatkan harga pangan naik yakni harga energi naik, kebijakan nasional dan kegagalan panen," imbuhnya.